Senin, 15 November 2010

UPAYA HUKUM

Upaya Hukum adalah sautu usaha bagi satiap individu atau badan hukum yang  merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/ kepastian hukum, menurut cara-cara yang diatur atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum yang akan diterangkan di bawah ini adalah upaya hukum terhadap suatu sengketa yang sedang/telah diproses di pengadilan.

Jenis-Jenis Upaya Hukum:
1.   Upaya Hukum Melawan Gugatan
a.   Eksepsi (tangkisan)
b.   Rekonvensi (gugat balik)
c.   Minta Vrijwaring

2.   Upaya Hukum Melawan Putusan
a.   Upaya Hukum Biasa
-     Verzet (Perlawanan)
-     Banding
-     Kasasi

b.   Upaya Hukum Luar Biasa (istimewa)
-     Rekes Civil (Peninjauan Kembali)
-     Darden Verzet

3.   Upaya Hukum Melawan Sita 
a.   Verzet yang Bersangkutan
b.   Verzet Pihak Ketiga

4.   Upaya Hukum Melawan Eksekusi
a.   Verzet yang Bersangkutan
b.   Verzet Pihak Ketiga

5.   Upaya Hukum untuk Mencampuri Proses
a.   Intervensi (tussenkomst = mencampuri)
b.   Voeging (turut serta pada salah satu pihak)
c.   Vrijwaring (ditarik sebagai Penjamin)

6.   Upaya Hukum Pembuktian
a.   Saksi
b.   Tulisan
c.   Dugaan/Persangkaan
d.   Pengakuan
e.   Sumpah dan sebagainya dengan alat bukti yang sah

Sabtu, 13 November 2010

PHK KARENA PENGUNDURAN DIRI

Salah satu aspek penyebab putusnya hubungan kerja adalah pengunduran diri yang dilakukan oleh Pekerja. Idealnya, pengunduran diri dilakukan secara sukarela, meskipun dalam situasi tertentu, kadang pengunduran diri terjadi karena keterpaksaan.

Agar tidak timbul perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha, serta Pekerja dapat memperolah hak-haknya, pengunduran diri sepatutnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau apabila diatur lain dalam Peraturan Perusahaan (PP), Kontrak Kerja Bersama (KKB) atau Perjanjian Kerja (PK), maka dapat pula mengacu pada peraturan internal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003, Pengunduran diri diatur dalam Pasal 162 yang keseluruhannya berbunyi:

(1)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2)  Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
(4)  Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam ayat (3) terdapat syarat-syarat atau tata-cara pengunduran diri yang harus dipatuhi oleh Pekerja. Syarat sekurang-kurang 30 hari dapat saja berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP, KKB ataupun PK, dan jika demikian, maka acuan yang dipergunakan adalah peraturan internal tersebut.


Pengunduran diri harus diajukan secara tertulis dan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam UU atau PP, KKB dan PK,  dan jika syrat-syrat tersebut diabaikan, maka konsekwensi hukumnya dapat menyebabkan  hilangnya hak Pekerja berupa uang penggantian hak sesuai ayat (1) Pasal 162 di atas.

Apa yang akan diperoleh apabila proses pengunduran diri sesuai dengan ketentuan di atas?

Berdasarkan pasal 156 ayat (4), komponen uang penggantian hak terdiri atas:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Contoh tekhnis penghitungan untuk huruf a dan c dengan status Pekerja yang bekerja selama 3 tahun tetapi kurang dari 4 tahun dengan sisa cuti 4 hari dengan besar upah perbulan sebesar Rp. 1.200.000, sebagai berikut:

a. sisa cuti, 4 : 12 x Rp. 1.200.000. = Rp. 400.000

c.  15% x (6 x Rp. 1.000.000) = Rp. 900.000

Total a + c = Rp.1.300.000,-

Senin, 08 November 2010

TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU  No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No.: 50 Tahun 2009.

Lembaga Peradilan Agama sesungguhnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di Nusantara, eksistensi lembaga peradilan baik teori maupun praktek kehidupan umat Islam, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ps. 2 ayat (1) UUNo.  14/1970 jo ps.11 UU No. 48/2009, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan ps. 2 (1) tersebut)

Berdasarkan amanat yang dikandung dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam beracara, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah-masalah antara lain:

1.   Anak dalam Kandungan
a.   Sah/tidaknya kehamilan
b.   Status anak dalam kandungan
c.   Bagian warisan anak dalam kandungan
d.   Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan.

2.   Kelahiran
a.   Penentuan/sah tidaknya anak
b.   Penentuan asal/usul anak
c.   Penentuan status anak/pengakuan anak

3.   Pemeliharaan Anak
a.   Perwalian terhadap anak,
b.   Pencabutan kekuasaan orang tua,
c.   Penunjukkan/ penggantian wali,
d.   Pemecatan wali,
e.   Kewajiban orang tua/wali terhadap anak,
f.    Pengangkatan anak, 
g.   Sengketa hak pemeliharaan anak ,
h.   Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat
i.    Pembatalan Pengangkatan anak
j.    Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

4.   Perkawinan (Akad Nikah)
a.   Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya
b.   Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16  tahun bagi wanita
c.   Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun          
d.   Wali Adhol (Permenag No. 2/1987)
e.   Penolakan kawin oleh PPN
f.    Pencegahan kawin
g.   Izin beristri lebih dari seorang
h.   Penetapan sahnya perkawinan
i.    Pembatalan perkawinan         
j.    Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN
k.   Penetapan sah/tidaknya rujuk

5.   Hak dan Kewajiban Suami Isteri
a.   Mahar
b.   Penghidupan isteri (nafkah, kiswah, maskah, dsb)
c.   Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri
d.   Penetapan nusyuz
e.   Perselisihan suami isteri
f.    Gugatan atas kelalaian isteri
g.   Mut’ah           
h.   Nafkah iddah
i.    Sengketa tempat kediaman bersama suami isteri

6.   Harta Benda dalam Perkawinan
a.   Penentuan status harta benda dalam perkawinan
b.   Perjanjian harta benda dalam perkawinan
c.   Pembagian harta benda dalam perkawinan
d.   Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan
e.   Sita marital atas harta perkawinan
f.    Sengketa hibah
g.   Sengketa wakaf
h.   Wasiat
i.    Shodaqoh
j.    Wasiat wajibah
k.   Harta bawaan suami isteri

7.   Putusnya Perkawinan
a.   Penentuan putusnya perkawinan karena kematian
b.   Percereran atas kehendak suami (cerai talak)
c.   Percereran atas kehendak isteri (cerai gugat yang didalamnya meliputimasalah tentang li’an, khusluk, fasakh, dsb)
d.   Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain

8.   Pemeliharaan Orang Tua
a.   Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46 UUP)
b.   Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat

9.   Kematian
a.   Penetapan kematian secara yuridis,misalnay karena mafqud (Pasal 96 ayat (2) KHI
b.   Penetapan sah/tidaknya wasiat

10. Kewarisan
a.   Penentuan ahli waris
b.   Penentuan mengenai harta peninggalan
c.   Penentuan bagian masing-masing ahli waris
d.   Pembagian harta peninggalan
e.   Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
f.    Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak
g.   Baitul Mal

Tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:
1.   Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Pasal 107 ayat (2) UU No. 7/1989).
2.   Legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
3.   Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) UU No. 7/1989).
4.   Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniwan Islam untukpelaksanaan penyumpahan pegawai/pejabat yang beragama Islam (Permenag No.1/1989)
5.   Melaksanakan hisab dan rukyat hilal.
6.   Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelayananriset/ penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya.