Senin, 15 November 2010

UPAYA HUKUM

Upaya Hukum adalah sautu usaha bagi satiap individu atau badan hukum yang  merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/ kepastian hukum, menurut cara-cara yang diatur atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum yang akan diterangkan di bawah ini adalah upaya hukum terhadap suatu sengketa yang sedang/telah diproses di pengadilan.

Jenis-Jenis Upaya Hukum:
1.   Upaya Hukum Melawan Gugatan
a.   Eksepsi (tangkisan)
b.   Rekonvensi (gugat balik)
c.   Minta Vrijwaring

2.   Upaya Hukum Melawan Putusan
a.   Upaya Hukum Biasa
-     Verzet (Perlawanan)
-     Banding
-     Kasasi

b.   Upaya Hukum Luar Biasa (istimewa)
-     Rekes Civil (Peninjauan Kembali)
-     Darden Verzet

3.   Upaya Hukum Melawan Sita 
a.   Verzet yang Bersangkutan
b.   Verzet Pihak Ketiga

4.   Upaya Hukum Melawan Eksekusi
a.   Verzet yang Bersangkutan
b.   Verzet Pihak Ketiga

5.   Upaya Hukum untuk Mencampuri Proses
a.   Intervensi (tussenkomst = mencampuri)
b.   Voeging (turut serta pada salah satu pihak)
c.   Vrijwaring (ditarik sebagai Penjamin)

6.   Upaya Hukum Pembuktian
a.   Saksi
b.   Tulisan
c.   Dugaan/Persangkaan
d.   Pengakuan
e.   Sumpah dan sebagainya dengan alat bukti yang sah

Sabtu, 13 November 2010

PHK KARENA PENGUNDURAN DIRI

Salah satu aspek penyebab putusnya hubungan kerja adalah pengunduran diri yang dilakukan oleh Pekerja. Idealnya, pengunduran diri dilakukan secara sukarela, meskipun dalam situasi tertentu, kadang pengunduran diri terjadi karena keterpaksaan.

Agar tidak timbul perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha, serta Pekerja dapat memperolah hak-haknya, pengunduran diri sepatutnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau apabila diatur lain dalam Peraturan Perusahaan (PP), Kontrak Kerja Bersama (KKB) atau Perjanjian Kerja (PK), maka dapat pula mengacu pada peraturan internal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003, Pengunduran diri diatur dalam Pasal 162 yang keseluruhannya berbunyi:

(1)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2)  Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
(4)  Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam ayat (3) terdapat syarat-syarat atau tata-cara pengunduran diri yang harus dipatuhi oleh Pekerja. Syarat sekurang-kurang 30 hari dapat saja berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP, KKB ataupun PK, dan jika demikian, maka acuan yang dipergunakan adalah peraturan internal tersebut.


Pengunduran diri harus diajukan secara tertulis dan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam UU atau PP, KKB dan PK,  dan jika syrat-syrat tersebut diabaikan, maka konsekwensi hukumnya dapat menyebabkan  hilangnya hak Pekerja berupa uang penggantian hak sesuai ayat (1) Pasal 162 di atas.

Apa yang akan diperoleh apabila proses pengunduran diri sesuai dengan ketentuan di atas?

Berdasarkan pasal 156 ayat (4), komponen uang penggantian hak terdiri atas:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Contoh tekhnis penghitungan untuk huruf a dan c dengan status Pekerja yang bekerja selama 3 tahun tetapi kurang dari 4 tahun dengan sisa cuti 4 hari dengan besar upah perbulan sebesar Rp. 1.200.000, sebagai berikut:

a. sisa cuti, 4 : 12 x Rp. 1.200.000. = Rp. 400.000

c.  15% x (6 x Rp. 1.000.000) = Rp. 900.000

Total a + c = Rp.1.300.000,-

Senin, 08 November 2010

TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU  No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No.: 50 Tahun 2009.

Lembaga Peradilan Agama sesungguhnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di Nusantara, eksistensi lembaga peradilan baik teori maupun praktek kehidupan umat Islam, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ps. 2 ayat (1) UUNo.  14/1970 jo ps.11 UU No. 48/2009, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan ps. 2 (1) tersebut)

Berdasarkan amanat yang dikandung dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam beracara, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah-masalah antara lain:

1.   Anak dalam Kandungan
a.   Sah/tidaknya kehamilan
b.   Status anak dalam kandungan
c.   Bagian warisan anak dalam kandungan
d.   Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan.

2.   Kelahiran
a.   Penentuan/sah tidaknya anak
b.   Penentuan asal/usul anak
c.   Penentuan status anak/pengakuan anak

3.   Pemeliharaan Anak
a.   Perwalian terhadap anak,
b.   Pencabutan kekuasaan orang tua,
c.   Penunjukkan/ penggantian wali,
d.   Pemecatan wali,
e.   Kewajiban orang tua/wali terhadap anak,
f.    Pengangkatan anak, 
g.   Sengketa hak pemeliharaan anak ,
h.   Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat
i.    Pembatalan Pengangkatan anak
j.    Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

4.   Perkawinan (Akad Nikah)
a.   Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya
b.   Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16  tahun bagi wanita
c.   Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun          
d.   Wali Adhol (Permenag No. 2/1987)
e.   Penolakan kawin oleh PPN
f.    Pencegahan kawin
g.   Izin beristri lebih dari seorang
h.   Penetapan sahnya perkawinan
i.    Pembatalan perkawinan         
j.    Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN
k.   Penetapan sah/tidaknya rujuk

5.   Hak dan Kewajiban Suami Isteri
a.   Mahar
b.   Penghidupan isteri (nafkah, kiswah, maskah, dsb)
c.   Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri
d.   Penetapan nusyuz
e.   Perselisihan suami isteri
f.    Gugatan atas kelalaian isteri
g.   Mut’ah           
h.   Nafkah iddah
i.    Sengketa tempat kediaman bersama suami isteri

6.   Harta Benda dalam Perkawinan
a.   Penentuan status harta benda dalam perkawinan
b.   Perjanjian harta benda dalam perkawinan
c.   Pembagian harta benda dalam perkawinan
d.   Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan
e.   Sita marital atas harta perkawinan
f.    Sengketa hibah
g.   Sengketa wakaf
h.   Wasiat
i.    Shodaqoh
j.    Wasiat wajibah
k.   Harta bawaan suami isteri

7.   Putusnya Perkawinan
a.   Penentuan putusnya perkawinan karena kematian
b.   Percereran atas kehendak suami (cerai talak)
c.   Percereran atas kehendak isteri (cerai gugat yang didalamnya meliputimasalah tentang li’an, khusluk, fasakh, dsb)
d.   Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain

8.   Pemeliharaan Orang Tua
a.   Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46 UUP)
b.   Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat

9.   Kematian
a.   Penetapan kematian secara yuridis,misalnay karena mafqud (Pasal 96 ayat (2) KHI
b.   Penetapan sah/tidaknya wasiat

10. Kewarisan
a.   Penentuan ahli waris
b.   Penentuan mengenai harta peninggalan
c.   Penentuan bagian masing-masing ahli waris
d.   Pembagian harta peninggalan
e.   Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
f.    Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak
g.   Baitul Mal

Tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:
1.   Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Pasal 107 ayat (2) UU No. 7/1989).
2.   Legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
3.   Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) UU No. 7/1989).
4.   Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniwan Islam untukpelaksanaan penyumpahan pegawai/pejabat yang beragama Islam (Permenag No.1/1989)
5.   Melaksanakan hisab dan rukyat hilal.
6.   Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelayananriset/ penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya.

Selasa, 02 November 2010

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN dan MANFAATNYA

Dalam bidang industri dan perdagangan (barang dan jasa) baik dalam lingkup nasional maupun internasional,  perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right (IPR) dewasa menjadi semakin penting, mengingat eskalasi persaingan yang semakin meningkat dan meng-global, yang banyak mendorong pola-pola persaingan tidak sehat.

Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (HaKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah kekayaan intelektual mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas manusia, sehingga hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.

Perlindungan hukum atas HKI juga sangat bermanfaat tidak saja sebagai bukti kepemilikan atas suatu hak intelektual, tetapi juga untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari ulah para komptetitor yang beritikad buruk baik yang timbul dari lingkungan internal (ex partner atau ex karyawan) maupun pihak eksternal, serta untuk memaksimalkan potensi nilai ekonomis (economic value) yang  dihasilkan dari hak tersebut.

Tak dapat dibayangkan, bila Merek Dagang “A” atau hasil ciptaan “B”,  sebagai sebuah kekayaan intelektual yang sudah mengglobal, tiba-tiba diklaim oleh orang/pihak/negara lain dan menyatakan merekalah pemilik kekayaan intelektualnya dan celakanya begitu sengketa tersebut di bawa ke meja hijau ternyata dikalahkan karena tak memiliki bukti hukum apapun, baik  karena keterlambatan atau karena keengganan mendaftarkan hasil ciptaanya tersebut. Tentu saja ini sebuah kecerobohan, untuk tidak dikatakan sebagai sebuah kebodohan.

HKI dalam konteks ilmu hukum dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan atau intelektualitas manusia. Sedang dalam bidang ekonomi, dapat berarti hak kekayaan yang memiliki nilai ekonomis (economic value) dalam bentuk aset tak berwujud (intengible asset).

Berdasarkan Konvensi Pembentukan WIPO (The World Intellectual Property Organization) suatu badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian/persetujuan multilateral mengenai hak atas kekayaan intelektual, HKI dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni
1.   Hak Cipta (Copyright)
2.   Hak Kekayaan Industri (Industrial Property), yang terdiri atas:
a.   Merek (Trademark)
b.   Paten (Patent)
c.   Desain Industri (Industrial Design)
d.   Rahasia Dagang (Trade Secret)  
e.   Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
d.   Perlindungan Varietas Tanaman

Di bawah ini, akan kami coba uraikan secara singkat cakupan dan perlindungan masing-masing hak tersebut di atas, yang meliputi poin1 dan 2 a-d.

Hak Cipta (Copyright)

Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 1 sedang Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. 2

Dalam suatu Hak Cipta terkandung hak ekonomi (economic right) yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral (moral right) yakni hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait  telah dialihkan. 3

Dan ciptaan yang dilindungi berdasarkan undang-undang adalah:
a.   buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b.   ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c.   alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.   lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e.   drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f.    seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g.   arsitektur;
h.   peta;
i.    seni batik;
j.    fotografi;
k.   sinematografi;
l.    terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 4

Dari masing-masing ciptaan di bawah ini, masa berlaku perlindungan adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dan jika hak ciptanya dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih, masa 50 tahun dihitung dari pencipta yang meninggal paling akhir.
a.   buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
b.   drama atau drama musikal, tari koreografi
c.   segala bentuk seni rupa, seperti seni luki, sseni pahat dan seni patung
d.   seni batik;
e.   lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
f.    arsitektur;
g.   ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan sejenis lain;
h.   alat peraga;
i.    peta
j.    terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai 5

Sedang untuk ciptaan lainnya, yang berupa:
a.   Program Komputer;
b.   sinematografi;
c.   fotografi;
d.   database; dan
e.   karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali “diumumkan”. Dan untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali “diterbitkan”. Apabila kesemua ciptaan di atas haknya dimiliki oleh suatu badan hukum, masa berlakunya selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali “diumumkan”. 6

Untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas suatu cipataan, pendaftarannya dapat diajukan kepada Direktur Hak Cipta, Topografi, SirkitTerpadu dan Desain Industri pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik diajukan oleh pencipta sendiri/pemilik hak cipta ataupun kuasanya dengan membayar sejumlah biaya dan proses hingga pengesahan (sertifikasi) kurang lebih selama 1 (satu) tahun. 

1    Pasal 1 poin 1 UU No. 19 Tahun 2002    
2    Pasal 1 poin 3 UU No. 19 Tahun 2002
3    Penjelasan Umum alinea ke 5 UU No. 19 Tahun 2002
4    Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002
5    Pasal 29 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002
6    Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 19 Tahun 2002